Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Gorontalo Melalui Transparansi dan Pertanggungjawaban


Gorontalo, sebuah provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi, kini sedang giat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui transparansi dan pertanggungjawaban. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif dan efisien.

Menurut Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, “Transparansi dan pertanggungjawaban adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya keterbukaan dan akuntabilitas, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.”

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan. Hal ini dilakukan agar setiap orang dapat mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran publik dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dr. Ahmad Basuki, seorang pakar keuangan publik, “Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik akan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran oleh pemerintah. Dengan demikian, potensi korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik dapat diminimalkan.”

Selain itu, pertanggungjawaban juga menjadi hal yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Gorontalo. Setiap pengelolaan keuangan harus dilakukan secara jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam sebuah wawancara, Ketua DPRD Gorontalo, Andi Muh. Asrun, menyatakan, “Pertanggungjawaban adalah kunci utama dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Gorontalo.”

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan Gorontalo dapat menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Masyarakat pun diharapkan dapat turut serta dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.