Peran dan tantangan pengawasan keuangan negara Gorontalo saat ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pengawasan keuangan negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo, Ahmad Rizal, peran pengawasan keuangan negara sangat vital dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. “Pengawasan keuangan negara merupakan benteng terakhir dalam mencegah terjadinya kerugian negara akibat tindakan yang tidak sesuai dengan aturan,” ujar Ahmad Rizal.

Namun, dalam menjalankan perannya, pengawasan keuangan negara di Gorontalo juga dihadapi dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai dalam melakukan pengawasan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi dalam pengawasan keuangan negara.

Selain itu, peran serta partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam mendukung efektivitas pengawasan keuangan negara di Gorontalo. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. “Partisipasi aktif masyarakat akan membantu dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan mencegah terjadinya korupsi,” ucap Firli Bahuri.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu melakukan berbagai upaya untuk memperkuat peran dan meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kerjasama antar lembaga pengawas keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, peran dan tantangan pengawasan keuangan negara Gorontalo harus dihadapi secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan terhindar dari potensi penyelewengan dan korupsi.