Masalah penyimpangan anggaran merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah daerah, termasuk di Gorontalo. Kondisi ini tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dapat berdampak negatif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah penyimpangan anggaran di Gorontalo.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo, Ahmad Jaelani, penyimpangan anggaran seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kontrol internal di instansi pemerintah. Hal ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dan integritas para pejabat dalam menjalankan tugasnya. Dalam sebuah wawancara, beliau menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam mencegah penyimpangan anggaran.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, transparansi dapat menciptakan ruang publik yang lebih terbuka dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran secara lebih efektif. Dengan demikian, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir.

Selain itu, perlu juga dilakukan reformasi dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Keuangan Publik, Roy Sembel, yang menilai bahwa lemahnya sistem pengawasan internal menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kompetensi dan kapasitas para pengawas internal untuk dapat mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan anggaran.

Pemerintah daerah Gorontalo juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait, seperti BPK dan KPK, dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Dengan sinergi antara berbagai pihak, diharapkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dengan langkah-langkah konkret dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat, diharapkan masalah penyimpangan anggaran di Gorontalo dapat diminimalisir. Sehingga, anggaran yang telah dialokasikan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.