Pentingnya Dasar Hukum BPK Gorontalo dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Pentingnya dasar hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah tidak bisa dianggap remeh. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, BPK memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Dr. Ir. Harry Azhar Azis, M.Sc., Ph.D., Ketua BPK RI, “Dasar hukum merupakan landasan yang kuat bagi BPK dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi keuangan daerah. Tanpa dasar hukum yang jelas dan kuat, BPK tidak akan mampu melakukan pemeriksaan dengan baik.”

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran BPK dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Ahmad Heryawan, Gubernur Gorontalo, “Kehadiran BPK Gorontalo sangat penting dalam mengawasi keuangan daerah kami. Mereka membantu kami untuk menjaga agar pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan transparan.”

Dengan adanya dasar hukum yang kuat, BPK Gorontalo memiliki landasan yang kokoh dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan daerah. Hal ini juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keuangan daerah di Gorontalo dikelola dengan baik dan transparan.

Oleh karena itu, peran BPK Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah tidak dapat dianggap remeh. Dengan dasar hukum yang kuat, BPK Gorontalo dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan daerah. Semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, harus mendukung dan bekerja sama dengan BPK Gorontalo untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan transparan.